27 C
Medan
8 May 2021
KORANMEDAN
Home | Gugatan Pilkada Kota Tanjungbalai di MK Masih Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti
Berita Utama

Gugatan Pilkada Kota Tanjungbalai di MK Masih Menerima dan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti

Tanjungbalai (Koranmedan.online) – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjung Balai Nomor 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, dengan menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai nomor urut 3 Syahrial dan Waris sebagai pasangan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah 35.403 suara, mendapat reaksi dari pasangan calon nomor urut 1 Eka Hadi Sucipto dan Gustami dengan melakukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Tanjungbalai tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia.

Hal ini terpantau wartawan Koranmedan.Online dari Website resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di www.mkri.id, Selasa (9/2/2021).

di website tersebut Mahkamah Kontitusi menjelaskan gugatan perselisihan hasil pemilihan Walikota Tanjungbalai tersebut teregister dengan Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 dan sudah menjalani dua kali persidangan.

Pada Sidang Pertama Rabu (27/1/2021) siang, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHP Walikota Tanjung Balai 2020, dengan agenda pembacaan permohonan pemohon pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diwakili kuasa hukum Aulia Taswin dkk. dengan Majelis Hakim terdiri atas Hakim Konstitusi Aswanto, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Dalam pembacaan permohonan pemohon, kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1
memohon agar MK mengabulkan permohonannya secara keseluruhan dan membatalkan keputusan KPU Kota Tanjung Balai. Pemohon juga memohon agar Mahkamah dapat mendiskualifikasi pasangan Syahrial-Waris sebagai pasangan calon. Selain itu, memohon kepada MK agar memerintahkan KPU Kota Tanjung Balai untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kota Tanjung Balai.

Dalam sidang Kedua, Rabu (3/2/2021) Mahkamah Konstitusi (MK)menggelar sidang
dengan agenda menerima dan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti, dengan majelis hakim konstitusi Aswanto, hakim konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Komisioner KPU Kota Tanjungbalai Luhut Parlinggoman Siahaan, SH, M.Kn saat dikonfirmasi wartawan koranmedan.online melalui telpon, “KPU Kota Tanjungbalai sampai hari ini masih menunggu undangan persidangan selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi terkait gugatan PHP Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 dan belum ada menerima putusan persidangan” ujar Luhut.

Terkait adanya Postingan Potongan Sidang PHP Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 yang saat ini beredar di media sosial, Ketua Komisioner Bawaslu Kota Tanjungbalai Dedy Hendrawan melalui WhatsApp kepada wartawan menyatakan bahwa potongan video yang beredar tersebut adalah pembacaan permohonan pemohon oleh kuasa hukum pemohon pada sidang pertama, “ini (video)sidang pertama pembacaan permohonan pemohon, Pembacaan putusan nanti untuk kabupaten/kota disumatera utara tgl 15 dan 16 Februari 2021,” ungkap Dedy Hendrawan. (Syafrizal Manurung)

Berita Terkait